Solo, Kompas - Peranan perempuan dalam politik terutama dalam Pemilihan Umum 2004 mendatang masih terbentur pada budaya patriarki yang sudah mengakar di Indonesia. Budaya ini dapat menghambat aktivitas perempuan dalam berpolitik. Apalagi untuk perempuan yang sudah menikah.
Demikian diungkapkan Ketua Departemen Perempuan Partai Persatuan Oposisi Rakyat (PPOR) Vivi Widyawati dalam seminar Pemilu 2004 dan Peluang Politik Perempuan yang diselenggarakan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK HAM) di Solo, Selasa (30/9).
Menurut Vivi, budaya patriarki telah menenggelamkan kaum perempuan tidak hanya dalam wilayah domestik, tetapi juga telah memasung kaum perempuan dengan menempatkan posisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya kaum perempuan. Perempuan juga tidak punya peranan dalam dunia politik.
"Untuk suatu perubahan agar perempuan mempunyai peranan dalam berpolitik atau mengubah budaya patriarki itu juga membutuhkan suatu proses. Apalagi, budaya patriarki ini sudah dialami oleh hampir semua perempuan dari kelas mana pun," papar Vivi.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo Hadi Rudyatmo menyatakan, jika kita mengukur partisipasi politik perempuan, tentang persamaan hak untuk memilih dan dipilih, terlihat bahwa perempuan lebih banyak digunakan sebagai alat untuk memobilisasi selama pemilu.
Hadi menjelaskan, dalam perjalanan sejarah pemilu yang sudah dilakukan enam kali, pilihan perempuan Indonesia bukanlah pilihan yang mandiri, tetapi ikut suami.
Perempuan tidak mandiri melakukan pilihannya. Misalnya saja dari penelitian Institute for Policy and Community Development Studies (IPCOS) Indonesia, pada Pemilu 1997 hanya 13 persen perempuan yang membuat pilihan politik secara independen dan 83 persen membuat pilihan politik berdasarkan referensi dari suami.
"Kebanyakan perempuan menganggap ikut serta dalam pemilu adalah sebagai kewajiban dibandingkan hak setiap warga negara yang bertanggung jawab," ungkap Hadi. (sie)
Sumber : Kompas, 02 Oktober 2003
Tidak ada komentar:
Posting Komentar